Pengadilan Tinggi Delhi akhirnya menolak upaya banding yang diajukan oleh Telegram, menguatkan keputusan pemerintah India untuk memblokir aplikasi pesan instan tersebut pada pertengahan Juni lalu. Pemblokiran ini dipicu oleh kebocoran massal soal ujian masuk kedokteran nasional yang akhirnya dibatalkan oleh pemerintah bulan lalu.
Baca Juga: OpenAI Dikabarkan Siap Luncurkan GPT-5.6, Ini Peningkatan dan Spesifikasinya
Dilansir dari IT Home, periode pemblokiran berlangsung selama sepekan, mulai 16 Juni hingga 22 Juni. Pemerintah India mengeluarkan perintah darurat agar akses Telegram segera diputus oleh seluruh operator telekomunikasi, serta oleh Google Play Store dan Apple App Store. Langkah tegas ini diambil setelah beredar luas materi ujian kedokteran yang bocor dan didistribusikan melalui grup dan saluran di platform tersebut.
India merupakan pasar terbesar Telegram dengan lebih dari 150 juta pengguna, menjadikan dampak pemblokiran ini sangat signifikan. Banyak pengguna biasa yang mengandalkan Telegram untuk komunikasi sehari-hari turut terdampak.
Baca Juga: GLM-5.2 dari Zhipu AI Taklukkan Peringkat Pertama Desain Web HTML
Pemerintah berdalih bahwa fitur anonimitas yang menjadi keunggulan Telegram justru menyulitkan aparat penegak hukum dalam melacak pelaku penyebar konten ilegal dan bocoran soal.
Jauh sebelum pemblokiran berlangsung, pemerintah dan Telegram sempat bersitegang mengenai pembersihan konten terkait kebocoran. Telegram mengklaim telah menghapus lebih dari 900 tautan yang memuat materi ujian bocor.
Namun, pemerintah menganggap respons tersebut belum cukup cepat dan efektif mengingat skala pelanggaran yang terjadi serta tantangan identifikasi akibat enkripsi dan anonimitas yang ditawarkan Telegram.
Dalam persidangan, Hakim Tejas Karia dari Pengadilan Tinggi Delhi menegaskan kewenangan pemerintah. “Pemerintah berwenang mengeluarkan arahan yang membatasi akses publik ke Telegram,” ujar Hakim Karia, menolak dalih Telegram bahwa pemblokiran melanggar hak pengguna.
Pavel Durov, pendiri Telegram, melontarkan kritik tajam atas kebijakan ini. “Hukuman akhirnya menimpa pengguna biasa, sementara kebocoran soal sudah pindah ke platform lain,” kata Durov. Ia menyiratkan bahwa pemblokiran justru kontraproduktif karena para pelaku sudah lebih dulu bergeser mencari medium baru.
Perintah pemblokiran yang diberlakukan saat itu mewajibkan seluruh penyedia layanan internet dan toko aplikasi untuk memblokir Telegram dalam hitungan jam. Kini, dengan penolakan banding, langkah pemerintah dianggap sah secara hukum.
Baca Juga: AISpeech Rilis TalkNote Flagship, Perekam Suara AI Seukuran Kartu Kredit
Putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi regulasi platform digital di India, terutama dalam konteks keamanan publik dan integritas ujian nasional.
Leave a Comment