Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) pada Rabu (3/6/2026) mengumumkan hasil operasi besar-besaran yang melibatkan otoritas pemerintah dan perusahaan swasta untuk memberantas penipuan kripto yang menargetkan warga AS. Operasi bertajuk ‘Disruption Week’ yang dimulai 18 Mei 2026 itu berhasil menonaktifkan jutaan akun media sosial, email, dan akses internet yang digunakan kelompok kejahatan transnasional di Asia Tenggara.
Baca Juga: Xiaomi Luncurkan TV Mini LED FX dengan Ukuran Hingga 75 Inci
Dilansir dari The Hacker News, lebih dari 1,4 juta akun, halaman, dan grup di Facebook serta Instagram, 20.000 akun Microsoft, dan ribuan perangkat Starlik turut ditakedown. Perusahaan swasta secara sukarela membekukan lebih dari $3,8 (kisaran Rp68.334) juta dalam bentuk mata uang kripto yang terkait dengan pencucian uang hasil penipuan terhadap warga Amerika.
“Penipuan investasi kripto telah menghancurkan kehidupan warga Amerika biasa, menghabiskan tabungan hidup, dan memangsa warga yang paling rentan,” ujar Jaksa AS Jeanine Ferris Pirro untuk Distrik Columbia.
Baca Juga: 29 Orang Ditangkap, 9 Kelompok Kejahatan Dibubarkan: Pukulan Lain untuk Streaming Ilegal
Upaya ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah AS bernama Scam Center Strike Force yang bertujuan membongkar organisasi kriminal transnasional yang menjalankan penipuan siber dan skema ‘pig butchering’ (romance baiting) dari kompleks di Asia Tenggara. Skema ini biasanya melibatkan pelaku yang membangun hubungan dengan korban secara bertahap, lalu membujuk mereka untuk menyetor dana ke platform investasi palsu dengan iming-iming keuntungan tinggi.
Setelah dana masuk, aset dialihkan ke akun yang dikuasai penipu, dan kontak dengan korban diputus jika uang habis atau korban sadar telah ditipu.
Operasi ini melibatkan kolaborasi Apple, Coinbase, Google, Meta, Microsoft, Silent Push, SpaceX/Starlink, TRM Labs, dan Zenlayer, bersama Kepolisian Federal Australia, Canadian Anti-Fraud Centre, Kepolisian Selandia Baru, Kepolisian Kerajaan Thailand, dan Badan Kejahatan Nasional Inggris.
Hasil operasi mencakup penonaktifan lalu lintas alamat IP berbahaya serta koneksi jaringan yang dihosting penipu, pembongkaran server dan infrastruktur hosting yang terkait jaringan penipuan di Asia Tenggara, identifikasi banyak penipu dan platform penipuan yang dirujuk ke otoritas AS untuk penyelidikan, serta penangkapan tujuh penipu di Thailand dan pembukaan kasus baru oleh Pusat Anti-Penipuan Siber Kepolisian Kerajaan Thailand.
Menurut DoJ, penipuan investasi kripto telah menjadi salah satu bentuk penipuan yang paling cepat berkembang dan paling merugikan secara finansial. Kerugian yang dilaporkan meningkat dari $3,96 (kisaran Rp71.211) miliar pada 2023 menjadi $5,8 (kisaran Rp104.299) miliar pada 2024, dan lebih dari $7,2 (kisaran Rp129.475) miliar pada 2025—meningkat 24% dari tahun ke tahun.
“Banyak skema ini dijalankan dari kompleks skala industri di Kamboja, Laos, dan Burma di sepanjang perbatasan Thailand,” kata DoJ. “Sindikat kriminal sering memikat pekerja ke Thailand dengan janji pekerjaan teknis bergaji tinggi, lalu menyita dokumen identitas dan memaksa mereka bekerja di kompleks penipuan. Di dalam kompleks, pekerja yang diperdagangkan sering dipaksa melakukan operasi penipuan terhadap korban di AS dan tempat lain di bawah ancaman kekerasan.”
Bulan lalu, operasi internasional gabungan yang melibatkan otoritas AS dan Cina menangkap setidaknya 276 tersangka dan menutup sembilan pusat penipuan yang digunakan untuk penipuan investasi kripto yang menargetkan warga Amerika. Dalam pernyataan terkoordinasi, Meta mengatakan penegak hukum telah menangkap 63 kriminal potensial yang terkait dengan pusat penipuan sejauh ini, sementara Coinbase membekukan lebih dari $3 (kisaran Rp53.948) juta aset kripto yang terkait dengan jaringan kriminal.
Baca Juga: Curved Radio Beams Bisa Bodohkan Teknologi Anti-Jamming
“Penipuan online transnasional tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga atau negara saja, sehingga kolaborasi yang kuat dan berbagi informasi tepat waktu tetap penting untuk membongkar jaringan ini dan melindungi publik,” ucap Letnan Jenderal Polisi Jirabhop Bhuridej dari Kepolisian Kerajaan Thailand.
Leave a Comment