PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk melalui Telkom Solution terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Melalui langkah kolaborasi strategis, kedua pihak resmi meluncurkan Pembaruan SPSE V5 Telkom LKPP untuk memperkuat ekosistem pengadaan digital nasional agar proses pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah berjalan makin transparan, akuntabel, dan efisien, sekaligus memperluas ruang partisipasi bagi pelaku usaha dalam negeri.
Pembaruan pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik Versi 5 (SPSE V5) ini dirancang untuk menjawab tantangan tata kelola belanja negara modern. Dengan platform yang makin andal dan terintegrasi, proses pengadaan diarahkan agar tidak semata-mata terpaku pada prosedur administratif, melainkan menitikberatkan pada strategi belanja yang berkualitas dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan nasional.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menegaskan bahwa transformasi sistem pengadaan harus berpindah haluan menuju tata kelola berbasis kebutuhan nyata. “Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) di mana dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujar Sarah saat agenda Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 bertema Konsolidasi Next Level: Strategi Pengadaan untuk Meningkatkan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (22/10).
Baca Juga: Katalog Elektronik Versi 6.0 LKPP untuk Revolusi e-Purchasing Pemerintah
Empat Penguatan Utama dalam SPSE V5
Dalam platform SPSE V5, terdapat empat penguatan teknis utama yang dihadirkan untuk mewujudkan proses pengadaan yang jauh lebih terintegrasi dan aman bagi seluruh pihak:
- Integrasi Akun INAPROC: Penggabungan menyeluruh Akun INAPROC dengan Manajemen Akun INAPROC untuk menyatukan akses data pengguna sistem.
- Penerapan New APENDO: Menghadirkan sistem pengamanan dan autentikasi dokumen penawaran peserta lelang dengan standar enkripsi yang lebih mutakhir.
- Payment Outside System: Mekanisme penyelesaian pembayaran transaksi di luar sistem pengadaan utama untuk fleksibilitas operasional keuangan.
- Transformasi SiKaP: Pembaruan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SiKaP) yang kini ditransformasikan menjadi Manajemen Penyedia INAPROC guna mempermudah pemantauan rekam jejak mitra usaha.
Kehadiran New APENDO memberikan autentikasi dokumen penawaran yang ketat sehingga validitas berkas peserta lelang dapat diverifikasi secara akurat. Sementara itu, integrasi Manajemen Penyedia INAPROC memudahkan pelaku usaha dalam memperbarui profil dan kualifikasi usaha secara terpusat tanpa hambatan birokrasi berulang.
Baca Juga: E-Katalog Versi 6.0 Resmi Diluncurkan: Solusi Transparansi dan Efisiensi Pengadaan Pemerintah
Dukungan bagi Pelaku Usaha Domestik dan Belanja Negara 2026
Penguatan sistem pengadaan digital ini menjadi sangat krusial mengingat skala anggaran belanja pemerintah pada tahun 2026 diproyeksikan menembus lebih dari Rp900 triliun. Anggaran raksasa ini membutuhkan instrumen pengawasan dan ekosistem digital yang kokoh agar pemanfaatannya memberi dampak optimal bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pada program-program prioritas sektor infrastruktur dan digitalisasi.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa turut memberikan apresiasi atas peran aktif Telkom yang terus mengawal sistem ini dari hulu ke hilir. “Selain melaksanakan program peluncuran Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE V5), kita juga dibantu oleh Telkom yang mendukung kami, pengembangan sistem yang selama ini dilakukan bersama-sama LKPP dan Telkom,” kata Sarah.
Keterbukaan informasi kebutuhan belanja pemerintah lewat SPSE V5 juga membuka peluang besar bagi pelaku usaha dalam negeri, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pelaku usaha lokal kini dapat melihat proyeksi kebutuhan pasar pengadaan barang/jasa secara lebih transparan, sehingga mampu mempersiapkan kapasitas produksi secara matang sejak dini.
Baca Juga: Perkuat Ekosistem Digital Sektor Pertanian Sumatera Utara, Telkom dan Bank Sumut Berkolaborasi
Direktur Enterprise & Business Service Telkom Veranita Yosephine menegaskan kesiapan Telkom Solution dalam mendukung transformasi digital layanan publik di Indonesia. “Transformasi digital memerlukan kolaborasi, teknologi yang tepat, dan kemitraan yang kuat. Melalui inisiatif seperti SPSE V5, Telkom berkomitmen untuk mendukung LKPP dalam memperkuat ekosistem pengadaan digital Indonesia serta memajukan layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, dan transparan. Bersama-sama, kita terus mengakselerasi transformasi digital Indonesia,” pungkas Veranita.
Melalui penerapan teknologi yang adaptif dan aman, integrasi SPSE V5 diharapkan menjadi pilar utama tata kelola belanja negara yang bersih dan akuntabel sepanjang tahun 2026 hingga 2027.
Leave a Comment