Masyarakat kini mendapatkan akses data perusahaan yang lebih terbuka lewat asisten digital berbasis kecerdasan buatan dan situs resmi yang disesuaikan untuk berbagai kebutuhan fisik maupun kognitif. Langkah pemanfaatan teknologi cerdas tersebut dipaparkan PT Telkom Indonesia dalam forum evaluasi keterbukaan badan usaha milik negara di Jakarta, Selasa (10/11). Inisiatif ini berfokus pada kemudahan publik saat mencari rincian layanan, profil, hingga laporan pertanggungjawaban perseroan.
Pemaparan strategi korporasi berlangsung dalam sesi Uji Publik Monev 2026 Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Mengusung tema ‘Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik’, kegiatan ini menjadi wadah pertanggungjawaban atas program transparansi yang dijalankan perusahaan sepanjang periode 2025–2026.
Baca Juga: Telkom Soroti Data dan Talenta Dorong Adopsi AI Enterprise
Untuk memangkas birokrasi permohonan data, Telkom mengoperasikan TARA, sebuah asisten digital pintar yang bertugas memandu warga menemukan dokumen dan informasi secara cepat serta ringkas. Layanan interaktif ini melengkapi jalur komunikasi terpadu yang mencakup situs web korporasi, portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (e-PPID), serta saluran media sosial resmi. Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno memimpin langsung pemaparan tata kelola data perusahaan di hadapan majelis penilai dari Komisi Informasi Pusat.
“Kami meyakini keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyediakan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat dapat mengakses, memahami, dan memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Karena itu, Telkom terus mengembangkan sistem layanan informasi yang akurat, inklusif, dan responsif dengan memanfaatkan teknologi digital, termasuk AI, tanpa mengesampingkan aspek keamanan dan akuntabilitas bagi perusahaan,” ujar Nanang Hendarno, Direktur Utama Telkom.
Baca Juga: Telkom Hadirkan TELIS 2.0: Revolusi AI untuk Dunia Legal Korporasi
Kanal e-PPID Telkom memuat daftar informasi publik lengkap dengan alur permohonan data dan kontak resmi petugas layanan. Agar seluruh kalangan dapat menjangkau dokumen tersebut, antarmuka web korporasi dibekali kontrol ukuran teks, tingkat kecerahan, dan pengatur kontras layar untuk penyandang disabilitas fisik maupun sensorik. Agenda Uji Publik Monev 2026 menegaskan bahwa kepatuhan hukum badan publik kini diukur dari kemudahan akses pengguna di lapangan, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif di atas kertas.
Leave a Comment